PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN ATAS HAK-HAK TRADISIONAL

Abstract

Pada era globalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat, masyarakat adat sering kali berhadapan dengan tantangan yang signifikan dalam mempertahankan identitas, budaya, dan hak-hak tradisional mereka. Masyarakat adat, yang sering kali hidup di daerah terpencil dan terpinggirkan, memiliki sistem nilai, kebiasaan, dan tata cara hidup yang telah diterapkan secara turun-temurun selama berabad-abad. Namun, perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang dinamis sering kali mengancam keberlangsungan kehidupan dan keberadaan masyarakat adat. Dalam konteks ini, peran kebijakan publik menjadi sangat penting dalam memastikan pemberdayaan masyarakat adat dan pengakuan atas hak-hak tradisional mereka. Pemberdayaan masyarakat adat melalui kebijakan publik bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan mempromosikan hak-hak mereka sesuai dengan kebutuhan dan keunikan budaya serta kehidupan mereka. Dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memperhitungkan kepentingan serta aspirasi masyarakat adat tersebut. Dalam konteks ini, hak-hak tradisional masyarakat adat, yang mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, keberagaman budaya, dan sistem tata kelola tradisional, menjadi fokus utama dari upaya pemberdayaan ini.